BERIKAN (RAKYAT) ALASAN MENGAPA ANDA LAYAK DIPILIH

Oleh: Gunawan (Ka.Umum KAMMI Daerah Kaltim)

Perhelatan untuk memilih pemimpin kaltim telah dimulai, genderang telah dipukul, scenario dan adegan yang telah dibuat yang pada akhirnya waktu menentukan siapa yang harus maju, balon yang tidak terlihat diawal-diawal promosi menjadi finalis, sebaliknya orang-orang yang sudah melakukan manuver akhirnya terjungkal dari arena, itulah realitas yang memang harus dihadapi, dari beberapa kandidat yang ingin maju akhirnya terseleksi menjadi empat pasang, yaitu Awang Faruk-Farid Wajdi, Ahmad Amin-Hadi Mulyadi, Nusyirwan Ismail-Heru Bambang, Yusuf SK–Luther Kombong, inilah kandidat yang akan bertanding dan kita saksikan pada tanggal 26 Mei 2008 siapa yang kelur sebagai pemenang.
Momentum Pilgub rakyat sangat mengharapkan akan lahir sosok “Umar bin Abdul Aziz” yang bisa memanajemen kekuatan dan tantangan, peluang dan ancaman kaltim untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat. Rakyat mengharapkan Dari ke empat calon bisa merealisasikan visinya,bukan hanya bagusnya visi, tampilan pada saat kampanye, stetmen dalam media, iklan dimedia, visi calon diyakini adalah visi yang sangat bagus yang lahir dari analisi kondisi kaltim, karena visi calon tidak akan lepas dari isu pendidikan, kesehatan, peningkatan eknomi masyarakat, moral dan infrastruktur, serta penciptaan pemerintahan yang baik tetapi yang nanti akan bermasalah adalah pada tataran aplikasi dilapangan, dan sebagaimana visi tersebut yang saya tahu sebenarnya sudah menjadi bahan perencanaan pemerintahan sebelumnya, namun sekali lagi pada tataran implementasi inilah yang bermasalah.
Karena pada tataran teori (visi-misi-rencana strategis) sudah sangat bagus dan dapat dinilai 100, maka kami (rakyat) menjadi bingung siapa yang akan dipilih, maka melalui media ini, Rakyat kaltim adalah rakyat yang cerdas, yang bisa melihat apakah visi-misi-rencana strategis anda bisa diimplementasikan, apalagi rakyat sudah sangat pengalaman dengan janji yang ternyata tidak terbukti.
Oleh karena itu berikan kami alasan mengapa anda (empat calon), layak untuk dipilih, alasan yang harus dijawab oleh calon yaitu: Pertama bagaimana anda membiayai program yang serba bagus tersebut, pendidikan murah berkualitas, kesehatan gratis, membangun infrastruktur jalan sampai kepolosok, dan lain-lain, padahal selama ini sebagian besar kekayaan itu mengalir kejakarta sebagai konsekuensi negar kesatauan atau mau seperti aceh dan papua dengan otonomi khusu?, Kedua yakinkan kami bahwa anda benar-benar tidak akan melakukan korupsi, padahal pada saat sekarang (kampanye) telah mengeluarkan begitu banyak uang, dan secara matematis kalau mengharapkan gaji dan tunjangan maka anda akan rugi, Ketiga yakinkan kami bahwa anda akan berlaku adil pada setiap komponen masyarakat tidak memandang status social (pengusaha, keluarga, kerabat, suku), Keempat yakinkan kami bagaimana bisa mengeola kekayaan alam kaltim yang begitu banyak dan potensial, padahal pada saat ini telah dikuasia oleh perusahaan nasional dan asing yang hanya sebagian kecil kemudian kembali kekaltim dan penduduk kaltim hanya menjadi pekerja, Kelima yakinkan kami bahwa anda sukses dalam memimpin daerah anda, karena hampir semua calon adalah kepala daerah (kutai timur, tarakan, samarinda, balikpapan), padahal kalau dibandingkan daerah kabupaten/kota lebih sederhana dari provinsi, yang begitu luas, kompleks, heterogen minim infrastruktur, tapi secara kasat mata visi daerah anda belum sukses satu pun, permasalahan kemiskinan, ketenagakerjaan, infrastruktur jalan, SDA belum terkelola, SDM, lingkungan terindikasi korupsi, dan bagi yang belum apa yang anda telah lakukan ketika menjadi pejabat public (asisten 1 sekprov, legislatif, atau partai anda) kepada rakyat, padahal dari warga daerah anda belum puas dan kecewa atas kinerja pemerintahan anda, bagaimana anda bisa begitu PD dengan janji anda untuk menyelesaikan permasalahan kaltim, bukan sebatas penghargaan atau tanda jasa?, Keenam yakinkan kami bahwa anda benar-benar berkarakter pemimpin, ikhlas, menjunjung tinggi dan konsisten dengan nilai-nilai agama, tidak melakukan maksiyat, rendah hati, bermusyawarh tidak otoriter (merasa paling pintar dan benar), sabar dan tegas, bisa dinasehati oleh ulama, rakyat dan dengan senang hati menerima ide, nasehat, Ketujuh (terakhir) yakinkan kami kalau anda dalam jangka tertentu (2 tahun) belum bisa membuktikan janji kampanye anda, maka anda siap mundur dari gubernur
Jawaban dari pertanyaan itu menjadi alasan kami (rakyat) untuk bisa memilih pemimpin (gubernur dan wakil gubernur), gimana?. wallahu’alam bishawab

Rekonstruksi Partai Politik dalam Semangat keterbukaan

Ditengah tuntutan kehidupan masyarakat yang tinggi dalam persaingan global dewasa ini, disadari atau tidak telah terjadi pergeseran pandangan masyarakat terhadap politik. Kalau dulu masyarakat memandang politik adalah sesuatu yang luhur dan tinggi, sekarang masyarakat cenderung melihatnya dalam konteks yang lebih pragmatis, masyarakat semakin enggan mendiskusikan dan membicarakan hal-hal yang lebih ideologis, sebaliknya masyarakat lebih tertarik untuk membicarakan masalah yang faktual dan aktual, masalah kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, KKN dan masalah-masalah sosial lainnya yang dalam anggapan mereka adalah hal yang mempunyai pengaruh langsung kepada mereka.
Tentu cara pandang itu tidak bisa disalahkan akan tetapi mungkin juga disebabkan karena terbukanya kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga mereka lebih kritis dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Efek itu juga pada akhirnya berimbas pada pergeseran hubungan antara masyarakat sebagai konstetuan politik dengan partai politik sebagai institusi politik, membesarnya pemilih yang non partisan menunjukkan adanya ketidak puasaan terhadap kinerja partai, adapun masyarakat yang masih setia menjadi partisipan cenderung menggantikan ikatan tradisional-ideologis-dengan hal-hal yang pragmatis,dalam perspektif masyarakat permasalahan yang ada pada bangsa dan negara ini jauh lebih penting dibandingkan dengan ideologi yang diusung partai.
Membangun hubungan dua arah yang lebih baik
Jika kita telaah masalah diatas, penyebabnya dapat disebabkan karena hilangnya orientasi atau tujuan utama dari keberadaan partai politik tersebut, kegagalan dalam membangun hubungan relasional, dan hanya menjadikan masyarakat sebagai objek politik dalam setiap perhelatan demokrasi serta kekecewaan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan janji-janji ketika kampanye dapat menjadi penyebab utama terjadinya hal diatas. Kedepan paradigma dan orientasi partai-partai politik meski dirubah, partai politik harus lebih banyak belajar membuka diri,memberikan pencerdasan politik dan menempatkan masyarakat serta konstituen sebagai subjek dan parter mereka,masyarakat juga harus dibiasakan untuk lebih berekspresi terhadap ketidak puasan mereka atas suatu kebijakan,melihat realitas diatas, setidaknya ada empat fungsi yang meski dijalankan oleh partai politik kedepan agar citra negatif terhadap partai politik tersebut dapat kita rubah menjadi lebih baik dimata masyarakat. Pertama,fungsi agen sosial, fungsi ini harus dijalankan oleh partai politk, partai politik jangan hanya bisa menjadi kendaraan politik saja dalam mendapatkan kekuasaan tetapi bagaimana dengan akses besar yang dimilikinya juga memunculkan suatu tanggung jawab sosial yang harus diemban, tidak hanya memfokuskan kepada bagaimana mendapatakan kekuasaan semata tapi juga berfikir dan bertindak untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi bangsa yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kekuasaan hanya tools dan instrumen, bukan tujuan akhir, pihak-pihak yang hanya berorintasi kepada upaya merebut kekuasaan semata tanpamau melihat realita dimasyarakat akan terjebak dalam fanatisme kekuasaan yan baelebihan. Kedua,fungsi pelayan publik, partai politik harus dapat dilihat sebagai entitas yang dibebani kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat(problem solver) tentunya melalui program kerja dan platform partai. Menjadi pelayan publik berarti keberadaannya dimaksudkan untuk melayani kepentingan masyarakat luas, hal-hal yang dilakukan harus berorientasi pada perbaikan kondisi masyarakat dan tidak berdasarkan pada apa yang telah dirasakan partai politik itu saja, tapi jauh dar itu yaitu mampu memberikan kontribusi dalam masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memberikan image dan citra yang positif terhadap partai politik yang bersangkutan tanpa adanya maksud untuk mendapatkan tujuan dan kepentingan partai semata, menjadi pelayan publik berarti partai politik harus memiliki kesadaran bahwa ia adalah rumah bagi semua orang yang ingin mendapatkan pelayanan tanpa pandang buluh. Ketiga,Fungsi agen pembaharuan, partai politik harus mempunyai visi dan tujuan jangka panjang yang jelas, mau dibawa kemanakah masyarakat? serta dikemanakan arah pembangunan bangsa ini dikembangkan? Blueprint yang jelas dapat memberikan arahan dan petunjuk kemanakah partai politik itu kan berevolusi dan bagaimana peran serta kontribusinya didalam masyarakat secara keseluruhan. Tapi visi jangka panjang juga tidak cukup, partai politik juga harus memiliki kemampuan untuk merealisasikan terobosan ide dan gagasan mereka dalam masyarakat, memikirkan inovasi yang baru untuk masyarakat dan menjadi motor penggerak utama dalam perubahan sosial dimasyarakat. dan Keempat,Fungsi harapan sosial, dengan besarnya pengaruh partai politik dalam mempengaruhi kebijakan, sangatlah wajar masyarakat berharap besar agar partai politk dapat membawa perubahan dan perbaikan didalam masyarakat, tentu dengan harapan tersebut maka partai politik dituntut untuk lebih berorientasi pada rekonstruksi kebangsaan daripada mengejar kepentingan dan target-target kekuasaan saja, partai politik adalah entitas yang memiliki peran besar dalam penyelesaian permasalahan bangsa!inilah yang mesti ditanamkan kepada kader-kader disetiap partai politik agar orientasinya tidak hanya menjadikan partai politik sebagai batu loncatan untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan tetapi berfikir sebaliknya,bahwa partai politik harus menjadi media untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

Wallahu a’lam bish shawab


Ali Wardana,,
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul
Ketua umum KAMMI Komisariat Unmul

Menciptakan Pemilu Jujur Dengan Adilnya Pendataan Pemilih

Persoalan data pemilih merupakan salah satu pemicu terbesar dari muncunyal reduksi nilai demokrasi dalam pilkada, seperti kekerasan, kerusuhan, perkelahian massal dll. Persoalan data pemilih selama Pilkada muncul dalam beberapa faktor.
Pertama, tidak akuratnya data awal dari dinas catatan sipil, dalam hal ini pihak pemerintah terkait dengan upaya dukungan data Pemilih Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) yang akan diserahkan ke KPU untuk dumutakhirkan menjadi DPS dan akhirnya menjadi DPT.
Seperti kasus yang muncul pada Pilkada Sulsel beberapa waktu yang lalu, umumnya pihak Catatan Sipil (Capil) atau Biro Dekonsentarsi menyerahkan data yang masih mentah. Akibatnya, ketidakuratan itu menjadi agenda berat bagi KPU, karena harus melakukan verifikasi ulang dan memungkinkan mengganggu agenda pilkada lainnya. Selain itu, kurang maksimalnya data DP4 dari dinas capil mengkibatkan masih banyak warga yang seharusnya sudah memiliki hak pilih, namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), meskipun pada pemilu Legislatif dan pemilu Presiden dan wakil Presiden nama mereka terdaftar dalam DPT. Kasus pada
Pilkada Cilegon misalnya, 350 orang tidak terdaftar. Resiko lainnya yang muncul akibat tidak maksimalnya proses pendataan awal adalah terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih pada saat pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2004 lalu. Kondisi ini sering membuka dua kemungkinan, pertama, banyak warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih, padahal sebelumnya terdaftar. Kedua, banyak muncul kartu pemilih ganda Tidak maksimalnya hasil dan format DP4 dari capil dapat dipicu oleh beberapa faktor, yakni kelalaian petugas yang melakukan verfikasi dan pemutakhiran data atau kelalaian dari warga sendiri. Meskipun dugaan kesengajaan ini sudah ditepis oleh pihak Perusahaan TI yang bersangkutan dan Pihak Pemprov Sulsel. Selain faktor adanya pihak ketiga, carut marut soal DP4 juga ditengarai akibat tidak maksimalnya kerja Capil selaku pihak pemerintah. Tidak maksimalnya Capil diduga bukan hanya murni karena persoalan tekhnis, namun akibat adanya ”intervensi” atasan yang kebetulan maju sebagai kandidat dalam Pilkada (Incumbent). Kasus tidak maksimalnya kerja birokrasi dalam pilkada akibatnya majunya incumbent yang notabene masih atasan menjadi cerita yang lazim dalam pilkada. Sehingga memperburuk nilai akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pilkada.
Faktor kedua yang menjadi pemicu dalam proses kacaunya data pemilih adalah terbatasnya waktu yang tersedia bagi tahapan Pendaftaran dan penetapan pemilih. Kasus Pilkada DKI misalnya, dalam surat Keputusan KPUD DKI Nomor 01 tahun 2007 perihal Tahapan dan Program pelaksanaan Pilkada DKI, hanya tersedia waktu 37 hari untuk Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pemilih. Sedangkan masa krusial hanya tersedia waktu 19 hari, yakni sejak masa Penyampaian Pemberitahuan telah Terdaftar sebaai Pemilih (tanggal 01 Juni 2007) sampai pada tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (tanggal 19 Juni 2007). Cukup singkat. Waktu 19 hari terasa cukup singkat karena dipicu oleh dua hal, terbatasnya atau tidak maksimalnya upaya sosialisasi KPUD beserta aparatnya untuk menyampaikan kepada warga agar mengecek statusnya sebagai calon daftar pemilih pilkada.
Biasanya media yang digunakan sosialisasi adalah papan pengumuman di kantor kelurahan setempat dan maksimal dimuat di media cetak. Faktor kedua adalah warga tidak memiliki perhatian yang serius untuk mengecek status diri, apakah sudah terdaftar atau belum. Dalam kasus ini, sebuah survey menarik oleh LP3ES bekerjasama dengan NDI diliris dalam rangka Audit data Pemilih Pilkada DKI pekan lalu. Survey LP3ES tersebut menyebutkan bahwa dari 5.131 total responden, ketika mereka ditanya seputar Pemahaman tentang status pendaftarannya, maka hanya 47 % yang menjawab merasa Terdaftar sedangkan 44 % merasa tidak terdaftar dan 9 % tidak menjawab. Mengapa jumlah warga yang merasa tidak terdaftar (bukan tidak terdaftar) cukup tinggi? Survey LP3ES ini kemudian mengungkapkan bahwa ketidaktahuan warga atas status dirinya diakibatkan kurang intensnnya warga mengecek data di DPS. Hanya ada 19 % responden yang merasa pernah mengecek namanya di DPS sedangkan 78,4 % warga tidak mengecek statusnya di DPS, lainnya 2, 5 % tidak menjawab. Artinya, persoalan data pemilih akhirnya akan menjadi persoalan krusial pada detik-detik terakhir sebelum penetapan DPT karena warga masih banyak yang merasa belum terdaftar. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dan juga pasifnya warga mengecek status mereka.

Persoalan ketiga, meskipun sudah terdaftar sebagai pemilih tetap, namun banyak warga yang tidak memperoleh kartu pemilih dan atau kartu undangan. Kondisi ini dipicu oleh faktor tekhnis dan non tekhnis. Faktor tekhnis muncul ketika alamat yang terdaftar di DPT tidak sesuai dengan alamat sesungguhnya. Atau petugas tidak maksimal dalam proses distribusi kartu pemilih itu. Sejauh pengamatan kami, faktor non tekhnis juga muncul yakni ketika institusi yang bertugas mendistribusikan kartu undangan pemilih tidak netral atau memihak kepada salah satu calon. Apabila petugas tidak netral, maka kecil kemungkinan petugas tersebut akan membagikan kartu undangan kepada pihak atau warga yang tidak seafiliasi dengan pilihan politiknya. Sehingga sering muncul ada warga yang sudah meninggal, namun justru tercatat sebagai daftar pemilih dan memiliki kartu undangan. Selain itu, warga juga sering memperoleh dua kartu pemilih dengan alamat yang berbeda sehingga warga kebingungan menggunakan hak pilihnya. Fenomena munculnya kartu ganda atau kartu pemilih fiktif cukup dominan di beberapa Pilkada , seperti di Bukittinggi yang dilaporkan bahwa ada 15.973 kartu pemilih fiktif yang disita oleh KPUD Bukittinggi.

Mengapa tahapan pendataan Pemlih dalam pilkada menjadi tahapan yang paling urgen? Data yang kacau dalam pilkada seperti yang terurai di atas nantinya akan mengakibatkan agenda Pilkada lainnya memiliki potensi kecurangan dan berujung kepada konflik. Misalnya pada tahapan Pemungutan Suara. Pengalaman pilkada selama ini menunjukkan bahwa ketika pemutakhiran data pemilih tidak maksimal dan mengakibatkan banyaknya warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap, maka kemungkinan besar terjadi protes ketika hari ”H”. Pada saat seperti ini , biasanya banyak warga yang protes ke kantor KPUD. Selain memunculkan protes, kurang validnya pemutakhiran data pemilih juga mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada. Dari berbagai survey yang dilakukan oleh stakeholders yang terlibat dalam pemantauan Pilkada menunjukkan bahwa, dibanding dengan pemilihan legislatif maupun Pilpres 2004, maka Pilkada 2005 yang lalu misalnya memiliki skor tertinggi dalam konteks rendahnya partisipasi pemilih. Hal ini dapat dilihat dari hasil Pilkada di Surabaya yang mencapai angka 48, 59% warga Surabaya yang tidak memilih. Pilkada di Medan juga tergolog tinggi yakni, 45, 32 %. Penurunan angka partisipasi pemilih salah satunya dipicu oleh banyaknya warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih.

Realitas di atas menjadi catatan penting dalam pelaksanaan Pilkada yang akan dilangsungkan pada tahun 2008 ini. Ke depan, dalam pelaksanaan Pilkada, pihak KPUD perlu mempersiapkan dan memperbaiki sistem distribusi kartu pemilih dengan mengintegrasikannya sebagai bagian dari sistem pendataan pemilih. Hal yang ditegaskan di sini adalah independensi petugas distribusi kartu pemilih menjadi penting untuk menghindari hal-hal yang mencederai proses pilkada. Dalam hal ini perlu optimalisasi struktur/perangkat desa hingga tingkat RT/RW dalam proses pendataan dan pendaftaran pemilih serta pendistribusian kartu pemilih. Terakhir, perlu upaya yang berprinsip Simbosis Mutualis antara KPU dengan warga dalam proses pendataan Pemilih. Artinya di sisi lain KPU melaksanakan tugasnya melakukan pendataan pemilih , namun yang lebih penting lagi adalah apresiasi dan support warga untuk menyukseskan pendataan pemilih. Sehingga mampu meminimalisir laporan dan keluhan bahwa masih banyak warga yang tidak terdaftar sebagai pemlih.


Oleh :Johandri
Ka. Dept. Politik & Hub. Luar Negeri Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Kaltim dan Sekaligus Ketua Tim Pemantau KAMMI KALTIM

Kualitas Pemimpin yang dibutuhkan rakyat kaltim

,
Gunawan, S.Pd *

Dengan semakin dekatnya pemilihan gubernur kaltim (26 Mei 2008) Pertanyaan tentang siapa, dan bagaimana pemimpin Kaltim lima tahun yang akan datang, adalah sebuah pertanyaan besar dan penting bagi partai politik dan kita sebagai rakyat karena jawaban dan pilihan pertanyaan ini menentukan bagaimana propinsi yang luasnya 1,5 P.Jawa-Madura, berpenduduk 3,2 juta, pengangguran 149.796 jiwa dan penduduk miskin 324.000 jiwa (BPS 2007) 5 tahun mendatang, harapan rakyat rakerdasus PDIP untuk menentukan calon gubernur dan wakil gubernur, pilihan PPP, PAN, PBB, dll menetapkan calonnya Awang Faroek, dan konvensi P.Golkar pada bulan pebruari, pilihan PKS dan partai lainnya nantinya adalah bagian dari itikad baik dari para elit politik dan calon gubernur yang telah memproklamirkan diri untuk maju, sebagai kontribusi dan berbuat lebih banyak untuk bangsa dan rakyat
Sejak reformasi 1998 dengan terjadinya demokratisasi bangsa terutama perubahan format pemilihan kepemimpinan nasional dan daerah, rakyat sangat mengharapkan adanya perbaikan kualitas hidup, karena rakyat yang langsung memilih pemimpinnya tanpa diwakili, seiring perjalanan reformasi dengan sudah beberapa kali pemilihan kepemimpinan, telah membuat rakyat dikecewakan oleh sifat, tindakan dan kebijakan pemimpin yang dipilihnya, namun tetap saja rakyat bersabar dan tidak pernah hilang keyakinan bahwa kepemimpinan dapat menentukan kualitas kesejahteraan mereka.
Karena rakyat paham bahwa sesungguhnya tanggung jawab kepemimpinan yang diamanahkan oleh rakyat bukanlah sesuatu hal yang dapat dijalankan dengan mudah. Tetapi, semakin besar tanggung jawab kepemimpinan itu, semakin besar pula penghargaan yang diberikan rakyat jika dapat memenuhi peranan tersebut. Suatu masyarakat yang memilih para pemimpinnya dengan baik, maka masyarakat tersebut akan berkembang dan menjadi masyarakat yang maju. Tetapi jika salah memilih pemimpin, masyarakat tersebut akan menuju kehancuran. Keberhasilan dan jatuhnya suatu negara berada di tangan para pemimpinnya.
Seperti dalam dunia birokrasi pemerintahan. Tidak peduli betapa bagusnya sistem dan kemampuan para pegawai di suatu pemerintahan, jika kepemimpinannya kurang, maka sistem dan orang birokrasi tersebut akan segera mengalami penyelewengan. Tetapi, jika rakyat menyediakan (memilih) suatu kepemimpinan yang tangguh, maka daerah tersebut akan berkembang dan berhasil.
Orang biasa cenderung untuk meniru para pemimpinnya. Mereka mulai meniru para pemimpinnya bukan hanya dalam hal penggunaan kata-kata dan kelakuan, tetapi mereka juga meniru cara berpikir para pemimpin mereka.
Ada kualitas yang dapat membantu kita untuk menentukan kepemimpinan kita masa depan yang kita sebut pemimpin yang tangguh :
Yang pertama, pemimpin yang tangguh, yaitu manusia dengan cepat memahami kebutuhan orang-orang/rakyat dan memenuhinya. Tidak hanya dalam rencana tapi terbukti dalam action. Mereka yang kurang memiliki kemampuan dalam memahami dan menganalisa kebutuhan rakyat tidak dapat menjadi seorang pemimpin yang baik Seorang pemimpin harus terus menerus tanggap dan harus bisa menganalisa. Apa yang dibutuhkan rakyat? Apa yang sedang mereka pikirkan? Dalam hal apa mereka membutuhkan perda, undang-undang dan kebijakan dan bantuan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus selalu ada di dalam pikiran para pemimpin.
Yang kedua, pemimpin yang tangguh, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk membuat orang lain sukses. Di antara berbagai macam tipe pemimpin, ada tipe pemimpin otoriter. Para pemimpin otoriter tidak mempedulikan ide-ide atau pendapat dari orang yang berada di bawahnya dan rakyat. Para pemimpin tipe ini menyuruh orang-orang agar mematuhi perintah-perintahnya. Mereka ini akan memanfaatkan bawahan mereka, lalu mengabaikannya dan pada akhirnya mengabaikan amanah rakyat
Tipe lainnya yaitu tipe pemimpin mekanis. Mereka ini sangat terikat dengan aturan-aturan yang mereka ikuti dan yang bersifat prestise (penghargaan, piala, dll). Tipe pemimpin seperti ini telah kehilangan rasa kemanusiaannya dan menjadi mesin virtual. Misal dengan alasan keindahan kota menggusur rakyat, Pemimpin seperti ini tidak dapat mewujudkan rakyat menjadi sukses, suara-suara rakyat lebih direalisasikan dalam bentuk prosedural bukan dalam bentuk hakikatnya, kita perlu bertanya dimana APBD propinsi tahun 2007 sebesar 3,9 T, dimana APBD Kukar sekitar 4 T, Kutim 1,29 T, Samarinda 1,4 T dan berapa persen untuk rakyat kenyataan dari sekian Kab./Kota belum pernah sampai 50% untuk rakyat, lebih banyak untuk anggaran pegawai (baju, pemeliharaan rumah, kendaraan pejabat).
Kemudian ada beberapa pemimpin yang dengan senang hati dan kesadaran pribadi membantu orang lain agar menjadi sukses, pemimpin harus mempunyai minat dan fokus yang tetap terhadap rakyat yang mereka pimpin. Dengan melihat talenta yang berbeda-beda di dalam diri rakyat, seorang pemimpin harus mampu mendorong mereka untuk mengembangkan talentanya. Apabila sang pemimpin menemukan bahwa rakyat sedang berusaha dan berjuang dengan pekerjaan yang sebenarnya tidak cocok untuknya, maka pemimpin tersebut harus mencarikannya pekerjaan baru. Sedangkan terhadap rakyat yang kurang mempunyai kemampuan, sang pemimpin mendorong, mengajari dan memberdayakan mereka memberikan bantuan teknis dan keterampilan sehingga mereka menjadi mampu melakukan pekerjaannya untuk kemandirian kehidupannya. Kita semua harus mendukung kepemimpinan yang seperti ini.
Yang ketiga, pemimpin yang tangguh, yaitu pemimpin yang selalu memiliki semangat untuk mempelopori dan selalu bergerak maju untuk rakyat. Kebanyakan pemimpin hanya diam di tempat, mereka hanya berusaha agar kedudukannya tetap seperti itu (status quo). Ini dikarenakan mereka lebih memilih untuk amannya saja, lebih berpihak pada pengusaha dan investasi ketimbang rakyat yang lebih banyak.
Apabila seorang pemimpin hanya mencari rasa aman saja sewaktu ia memimpin suatu masyarakat, maka ia telah kehilangan tujuannya sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang tangguh harus mempunyai sifat petualang dan agresif.
Seorang pemimpin harus berkorban dan mempunyai semangat cita-cita yang tinggi dari pada rakyatnya. Pemimpin yang tangguh, pikirannya lebih maju daripada orang lain, dan pemimpin yang selalu bekerja keras dan memiliki gol yang jauh ke depan dan berusaha keras untuk meraihnya dengan segala usaha.
Yang keempat, pemimpin yang tangguh, yaitu pemimpin yang menginvestasikan semua usahanya untuk pengembangan diri. Kita harus membayangkan seberapa banyak pemimpin telah mengembangkan dan meningkatkan diri sambil bertanya, “Apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi? Bagaimana caranya agar saya dapat menjalankan tugas saya sebagai pemimpin dengan lebih efektif?”. Selain itu, dia melakukan yang terbaik untuk pengembangan diri, banyak belajar dari pengalaman, arti dan hakikat tentang sebuah kehidupan, sehingga proses kehidupan kemarin menjadi sebuah pengalaman untuk lebih bermanfaat bagi orang lain
Apabila kita mengikuti panduan ini dalam memilih pemimpin Kaltim kedepan, maka insya Allah kita dapat mencapai kesuksesan dan kemenangan: rakyat bersama pemimpin.
Ketua Umum KAMMI KALTIM

pltn kaltim

krisis listrik yang terjadi dikalimantan timur yang sudah berlangsung beberapa tahun ini sudah menjadi salah satu faktor kegagalan pemerintah daerah dikaltim, untuk menjamin tersedianya sarana umum, padahal dari analisis SWOT, kaltim tidak mungkin enjadi krisis, karena kalti adalah gudang sumber daya energi: minyak bumi dan gas (PERTAMINA, DLL, BADAK LNG) BATU BARA (KPC/perusahanan batu bara terbesar di asia tenggara, berau col, kitadin dll), dll, walaupun pemprov sudah membuat perusda kalistrikan cahaya fajar, tapu samapai sekarang belum berkontribusi bisa menyelesaikan masalah listrik tapi alah menjadi kebangkrutan APBD KALTIM dengan subsisdi min.sudah 64 miliyar, walaupaun janjinya akan beroperasi maret 2008 (sudah beberapa kali penundaan beroperasi) dan kita pantas ragu akan kembali bisa memenuhi target bisa beroperasi.
solusi yang diuat oleh peprov memang sangat bisa memeyelsaikan krisis listrik untuk masa sekarag, tapi tidak untuk jangka panjang karena trend bahan energi seperti minyak dan batubara dan gas mengalami trend harga pasar dunia yang tersu akan naik berdasarkan kebutuhan energi dunia yang semakin tinggi, sehingga tidak akan bertahan lama.sehingga prlu ada solusi lain, mungkin kita akan berpikir dengan energi hidup bioful atau yang lain, tapi ini tidak lah menjajikan untuk konisi sekarang, karena belum ada bukti yang cukup kuat untuk prospek ini baik.
maka rencana Kebijakan pemerintah provinsi kalimantan timur untuk membangunn pembangkit listrik tenaga nuklir, adalah sebuah kebijakan yang sangat tepat untuk sumber energi masa depan, dan ini terbukti dinegara-negara maju, jepang 35% sumber energinya dari nuklir,
kekhwatiran akan dampak memang wajar dengan yang terjadi kebocoran nuklir di rusia tapi saya kira itu dulu, sekarang sangat jarang kita mendengar ada kebocoran radiasi, karena dengan perkemangan teknologi yang sangat pesat antisipasi kebocoran sudh bisa iatasi, dan asyarakat tidak perlu terlalu khawatir akan dampak itu dibandingkan dengan manfaat yang akan didapatkan
gunawan (ka. kammi kalti